Komisi B dan Eksekutif Bahas Subsidi Transportasi
Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama pihak eksekutif untuk membahas efektivitas skema Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan publik pada sektor transportasi yang dikelola oleh Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
"Bahas peluang peningkatan pendapatan non-farebox,"
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengatakan, pembahasan difokuskan pada besarnya alokasi subsidi transportasi dari APBD DKI yang mencapai sekitar Rp6 triliun. Evaluasi dilakukan untuk memastikan anggaran tersebut dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Andalkan Pembiayaan Kreatif, Pramono Optimistis Bangun Jakarta“Dalam rapat tadi kami mendengarkan berbagai masukan dari pimpinan dan anggota Komisi B terkait evaluasi biaya PSO, termasuk peluang peningkatan pendapatan non-farebox serta optimalisasi tiket,” ujar Nova, Selasa (7/10).
Nova menegaskan, pemberian subsidi transportasi harus tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan penumpang, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
“Tentu yang paling penting adalah asas kenyamanan bagi penumpang. Kualitas layanan harus menjadi prioritas utama dari penggunaan dana subsidi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, saat ini Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat penerima manfaat PSO, termasuk pelajar, lansia, dan kelompok tertentu lainnya. Ke depan, Komisi B mendorong adanya kajian mendalam terhadap efektivitas pemetaan penerima manfaat dan potensi penyesuaian tarif.
“Kita lihat dulu hasil kajiannya. Tarif Transjakarta misalnya, sejak tahun 2005 masih Rp3.500 dan belum pernah naik sampai sekarang. Padahal, subsidi Transjakarta menjadi yang terbesar, mencapai sekitar Rp4,2 triliun per tahun dengan rata-rata 1,3 juta penumpang per hari,” jelasnya.
Nova menambahkan, pembahasan mengenai tarif juga berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Ia menyebut, adanya potensi penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan APBD dalam menanggung subsidi PSO.
“Dengan adanya pemangkasan DBH ini, kami tengah menjajaki kemungkinan agar sebagian subsidi transportasi dapat didukung pembiayaannya oleh pemerintah pusat,” ungkap Nova.
Lebih lanjut, Nova memastikan bahwa DPRD DKI tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik di Jakarta.
“Subsidi transportasi ini pada dasarnya untuk masyarakat Jakarta. Karena itu, layanan harus terus ditingkatkan, mulai dari kenyamanan halte, kebersihan toilet, hingga penyediaan fasilitas ibadah,” tandasnya.
